AKTAHUD.CO, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni tidak lagi cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan untuk mengingatkan pentingnya menjaga bumi. Di tengah krisis iklim, perang dagang, dan ketidakpastian geopolitik global, isu lingkungan telah berubah menjadi instrumen kekuatan baru dalam hubungan antarnegara.
Bagi Indonesia, momentum ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lingkungan hidup tidak lagi diposisikan semata sebagai agenda konservasi, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Inilah yang dapat disebut sebagai ekodiplomasi: penggunaan aset ekologis sebagai sumber daya politik dan ekonomi untuk memperkuat kedaulatan nasional.
Perubahan lanskap dunia menunjukkan bahwa pertarungan geopolitik abad ke-21 tidak lagi hanya berlangsung di medan militer atau kawasan strategis pelayaran. Persaingan kini bergeser ke sektor energi, pangan, mineral kritis, dan sumber daya alam yang menjadi fondasi transisi menuju ekonomi hijau.
Dalam konteks itu, Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara. Hutan tropis yang luas, kekayaan biodiversitas, cadangan nikel terbesar di dunia, serta posisi geografis yang strategis menjadikan Indonesia berada di pusat kepentingan global. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia memiliki sumber daya tersebut, melainkan bagaimana mengelolanya agar menghasilkan nilai tambah dan memperkuat posisi tawar bangsa.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Nicholas Spykman, tokoh realisme geopolitik yang menempatkan geografi sebagai faktor paling menentukan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Jika pada masa lalu geografi dimaknai sebagai wilayah daratan dan jalur laut, maka dalam konteks modern ia mencakup penguasaan terhadap sumber daya yang menopang masa depan dunia.
Karena itu, kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia memperoleh dimensi baru. Ketahanan nasional kini tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer dan diplomasi politik, tetapi juga pada kemampuan mengelola sumber daya alam secara mandiri dan berdaulat.
Salah satu manifestasinya terlihat dalam kebijakan hilirisasi yang terus didorong pemerintah. Kebijakan ini menjadi pesan tegas bahwa Indonesia tidak ingin lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah bagi industri negara lain. Di tengah tekanan berbagai negara maju yang kerap membungkus kepentingan ekonominya dengan narasi lingkungan, Indonesia berupaya mempertahankan hak untuk mengelola sumber dayanya sendiri demi kesejahteraan nasional.
Dalam kerangka itu pula pemerintah merancang pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor komoditas satu pintu. Kehadiran lembaga ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional tidak bocor keluar, melainkan tetap berputar di dalam negeri melalui penguatan industri hilir dan peningkatan nilai tambah.
Pakar ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup, Jeffrey Sachs, berulang kali menegaskan bahwa keadilan iklim tidak mungkin tercapai apabila negara-negara pemilik kekayaan hayati dunia tidak memperoleh manfaat ekonomi yang setara dengan kontribusi mereka menjaga ekosistem global. Tanpa keadilan ekonomi, berbagai regulasi lingkungan berisiko berubah menjadi instrumen dominasi baru yang membatasi ruang gerak negara berkembang.
Di sinilah Indonesia berusaha mengambil posisi berbeda. Agenda lingkungan tidak ditempatkan sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai sumber kekuatan nasional.
Keterkaitan antara lingkungan hidup dan geopolitik tampak jelas dalam program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan saat ini. Ketika konflik dan ketegangan politik mengganggu rantai pasok global, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas negara.
Karena itu, upaya mencapai swasembada pangan tidak semata ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian. Program tersebut juga merupakan strategi pertahanan nasional. Melalui optimalisasi lahan tidur, modernisasi pertanian, dan penguatan ekonomi desa, pemerintah berupaya membangun fondasi kemandirian yang berakar pada komunitas lokal.
Logikanya sederhana. Negara yang terlalu bergantung pada impor pangan akan lebih mudah terpapar tekanan eksternal. Sebaliknya, negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri memiliki ruang gerak politik yang lebih luas dan lebih tahan terhadap guncangan global.
Pertarungan serupa juga berlangsung di sektor energi. Akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan, mulai dari biodiesel berbasis sawit hingga pengembangan panas bumi dan tenaga surya, tidak hanya berkaitan dengan komitmen menurunkan emisi karbon.
Kebijakan itu sekaligus merupakan upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasar energi global yang selama ini rentan terhadap konflik dan spekulasi.
Michael Klare, ahli geopolitik sumber daya, dalam bukunya Resource Wars mengingatkan bahwa konflik modern semakin banyak dipicu oleh perebutan akses terhadap energi dan air bersih.
Dalam perspektif tersebut, keberhasilan Indonesia membangun kemandirian energi hijau akan menjadi modal strategis yang memperkuat ketahanan geopolitiknya di masa depan.
Dimensi lingkungan juga tercermin dalam kebijakan maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ekosistem mangrove dan lamun yang menjadi penyerap karbon biru terbesar di planet ini. Karena itu, perlindungan kawasan pesisir dan pengawasan terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing tidak hanya menyangkut konservasi sumber daya laut.
Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari penegasan kedaulatan negara atas wilayah perairannya, termasuk di kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara.
Almarhum Hasjim Djalal pernah mengingatkan bahwa kemampuan negara mengelola lautnya merupakan salah satu indikator utama efektivitas kedaulatan di mata hukum internasional. Karena itu, agenda konservasi laut dan pengamanan wilayah maritim seharusnya dipandang sebagai dua sisi dari strategi yang sama.
Namun seluruh agenda besar tersebut hanya akan berhasil apabila ditopang tata kelola pemerintahan yang kredibel. Penegakan hukum lingkungan, pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dan pertambangan, serta penguatan transparansi anggaran menjadi syarat utama agar Indonesia memperoleh kepercayaan internasional.
Tidak ada diplomasi lingkungan yang efektif tanpa integritas di dalam negeri. Reputasi global dibangun bukan dari pidato di forum internasional, melainkan dari konsistensi antara komitmen yang diucapkan dan kebijakan yang dijalankan.
Karena itu, langkah pemerintah menertibkan izin usaha yang merusak lingkungan dan memperketat pengawasan terhadap kepatuhan AMDAL harus dipahami sebagai bagian dari strategi yang lebih luas. Bukan hanya untuk melindungi alam, tetapi juga menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia.
Pada akhirnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi penanda perubahan penting dalam cara Indonesia memandang isu lingkungan. Indonesia tidak lagi hadir di forum internasional semata sebagai negara yang meminta dukungan pendanaan iklim. Indonesia berupaya tampil sebagai negara yang menawarkan solusi sekaligus memiliki sumber daya strategis untuk memengaruhi arah kebijakan global.
Optimisme itu tentu harus dibarengi kerja nyata. Sebab di tengah persaingan global yang semakin kompleks, menjaga lingkungan hidup bukan lagi sekadar kewajiban moral terhadap generasi mendatang. Ia telah menjadi instrumen pertahanan nasional.
Kelestarian alam adalah bentengnya. Kedaulatan sumber daya adalah senjatanya.
Opini :
Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Ketua Umum JMSI
