Opini
AKTAHUD.CO – Di tengah gelombang modernisasi yang merambah hingga ke pelosok negeri, satu hal yang tetap harus dijaga adalah warisan leluhur. Salah satu warisan itu adalah Kerajaan Mekongga — kerajaan adat yang telah berdiri sejak abad ke-13 di tanah Sulawesi Tenggara, dengan Sangia Larumbalangi sebagai Raja pertamanya.
Sebagai sistem monarki tradisional, Mekongga tidak hanya dibangun di atas struktur kekuasaan, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai spiritual dan adat. Kepemimpinan seorang Raja bukan hasil pemilihan atau kontestasi, melainkan amanah yang diwariskan melalui garis keturunan dan ditetapkan secara adat oleh para tetua yang memahami silsilah, tatanan, dan makna spiritual dari jabatan tersebut.
Namun, akhir-akhir ini muncul usulan untuk mengubah sistem ini: membuka ruang pemilihan Raja atau Bokeo Mekongga secara terbuka di antara keluarga kerajaan. Usulan ini, bagi saya, adalah bentuk penyimpangan dari nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bila jabatan Raja dijadikan ajang kontestasi politik atau tarik-menarik kepentingan, maka kita tidak hanya mengoyak tatanan adat, tapi juga menggerus kehormatan yang selama ini dijaga oleh para leluhur.
Sebagai bagian dari trah Mokole Singgere yang hidup dan tumbuh di wilayah adat Mekongga, saya memandang bahwa posisi Raja bukan sekadar jabatan struktural. Ia adalah simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Mengubah cara penetapannya demi alasan “demokrasi” atau “keterbukaan” justru berisiko mencabut akar dari keberadaan kerajaan adat itu sendiri.
Kekhawatiran ini semakin kuat ketika melihat bagaimana tanah Mekongga kini menjadi incaran karena potensi tambangnya yang besar. Ada tanda-tanda bahwa perubahan sistem adat dimanfaatkan untuk membuka jalan bagi kepentingan-kepentingan ekonomi tertentu. Ini bukan hanya soal siapa yang menjadi Raja, tapi soal bagaimana kekuasaan bisa dijadikan pintu masuk untuk mengeksploitasi tanah adat.
Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak baik internal kerajaan maupun masyarakat umum untuk mengembalikan proses penetapan Raja kepada aturan adat yang asli. Biarlah mekanisme adat yang suci tetap menjadi penentu utama, bukan logika politik atau uang.
Mekongga adalah warisan, bukan alat. Ia berdiri di atas nilai, bukan kepentingan. Mari kita jaga marwahnya, sebagaimana para leluhur menjaganya untuk kita hari ini.
Oleh: Hedianto Ismail I Langgai Tonggi Sura Tadu Bilangari
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi.
