AKTAHUD.CO, Konawe – Pemerintah Kabupaten Konawe bergerak cepat menuntaskan penegasan batas wilayah desa dan kelurahan. Di tengah tumpang tindih kepemilikan lahan dan potensi konflik antarwilayah, langkah ini dinilai sebagai kunci untuk menata ulang sistem administrasi pemerintahan dari akar rumput.
Langkah awal dimulai dari Desa Garuda, Kecamatan Padangguni. Wakil Bupati (Wabub) Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Konawe pada Sabtu, 27 September 2025.
Dalam sambutannya, Syamsul Ibrahim menegaskan pentingnya batas wilayah yang jelas untuk mendukung kelancaran pelayanan publik, kepastian hukum atas lahan, hingga perencanaan pembangunan.
“Dengan adanya penegasan batas ini, administrasi pemerintahan kita bisa berjalan lebih baik. Status kepemilikan lahan juga semakin jelas, apakah tanah perorangan, tanah ulayat, atau tanah kelompok. Hal ini menjadi faktor penting dalam penataan wilayah,” ujarnya.
Syamsul Ibrahim menambahkan, batas wilayah yang ditegaskan tidak akan mengubah hak kepemilikan masyarakat, melainkan memperkuat kejelasan administratif. Baik batas alam maupun batas administratif akan menjadi acuan dalam pengelolaan ruang dan pelayanan.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa penataan batas antar daerah juga sedang berjalan. Konawe tengah menyelesaikan batas dengan Kabupaten Konawe Utara dan Kota Kendari.
“Insya Allah, pada Oktober mendatang proses penetapan batas ini dapat segera dituntaskan. Jika semua pihak bisa bersepakat, maka sistem pengaturan pemerintahan kita akan semakin cepat dan tertata,” jelasnya.
Camat: Jangan Lagi Bingung Urus Administrasi
Camat Padangguni, Dermawan, SH., menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini di wilayahnya. Ia menilai kejelasan batas desa akan mengakhiri kebingungan administratif masyarakat dan pemerintah desa.
“Dengan batas yang jelas, pelayanan masyarakat akan lebih efektif. Tidak ada lagi keraguan terkait wilayah kerja pemerintah desa, dan masyarakat pun tidak bingung dalam urusan administrasi. Kami berharap hasil kegiatan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Dermawan.
Dermawan juga menyoroti aspek pariwisata. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Bupati yang berkenan bermalam selama dua malam di kawasan wisata Batu Lapis, Desa Garuda.
“Kehadiran beliau di wisata alam Batu Lapis merupakan bentuk penghargaan bagi kami. Bahkan beliau berkenan bermalam selama dua malam di sini. Ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Desa Garuda,” ungkapnya.
Potensi wisata Batu Lapis, yang kini dikelola mandiri oleh BUMDes dengan dukungan dana desa, disebutnya masih butuh perhatian dari Dinas Pariwisata. Ia juga menyebut keberadaan air terjun dua tingkat di sisi timur yang berpotensi menjadi daya tarik baru.
“Di sisi timur terdapat potensi air terjun dua tingkat yang sangat indah. Semoga nantinya bisa ditata lebih baik agar menjadi daya tarik wisata baru di Kecamatan Padangguni,” jelasnya.
Selain wisata, Desa Garuda juga dikenal sebagai salah satu sentra penghasil durian unggulan di wilayah Padangguni. Kombinasi potensi alam dan perkebunan dinilai memberi peluang besar bagi desa ini untuk berkembang sebagai desa unggulan di Konawe.
“Harapan kami, Desa Garuda bisa menjadi salah satu desa terbaik di Kabupaten Konawe,” pungkas Dermawan.
Penegasan Batas: GPS, Partisipasi, dan Musyawarah
Perwakilan Tim Penegasan Batas Wilayah, Eddy Lamambo, menjelaskan bahwa proses penetapan batas dilakukan berdasarkan regulasi nasional, yaitu Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.
“Secara teknis, kami menggunakan peta dasar yang terintegrasi dengan data spasial, kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan menggunakan GPS. Semua titik koordinat dicocokkan dengan kondisi alam, seperti sungai, jalan, atau batas alami lainnya. Hasil ini kemudian dituangkan dalam berita acara yang disepakati bersama antara desa dan pemerintah daerah,” jelas Eddy.
Ia menekankan bahwa pendekatan partisipatif menjadi prinsip utama dalam proses ini.
“Kami melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak kecamatan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Prinsipnya transparan dan musyawarah, sehingga hasil penegasan batas ini bisa diterima semua pihak,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, camat, kepala desa, lurah, dan tokoh masyarakat dari enam kecamatan: Latoma, Asinua, Padangguni, Abuki, Tongauna, dan Tongauna Utara. (**)
